SoE,timme–Pola Pemerintahan di Kabupaten TTS yang di Nahkodai Bupti Egusem Piter Tahun dan Wakil Bupati Army Konay Pada saat ini di nilai Pos perjungan rakyat (Pospera) Kabupaten TTS dan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) saat ini tidak jelas arah pemerintahan karena tidak tersistim dengan jelas.
Demikian di sampaikan Alfret Baun Ketua Araksi dan Yerim Fallo Ketua Pospera Kabupaten TTS Dengan nada keras ketika melakukan audiens terbuka di ruang badan anggaran (banggar) DPRD TTS Senin 13/01.
Alfret Baun mewakili sebagian masyarakat menilai Pemerintahan Kabupaten TTS saat ini yang dinahkodai Bupati Tahun dan Wabup Konay tidak jelas pola pemerintahan yang di jalankan tidak tersistim dengan baik.
Di katakannya, hal ini terbukti pelantikan pejabat eselon III dua kali berjalan tidak di hadiri Wakil Bupati Army Konay, kemudian yang lebih janggal lagi orang-orang yang di lantik menduduki jabatan penting justru semuanya keluarga Bupati Tahun, jika demikian hal ini terus berjalan dan terus bergulir kemana arah tujuan pemerintahan Kab TTS yang lebih baik.
“Kami memiliki data akurat Hutang Pihak ke III senilai RP.88 Miliar sejak tahun 2017 sesuai janji politik hendak di tuntaskan bupati Tahun malah lebih rumit, ini terbukti hingga saat ini belum ada penetapan APBD, lantas bagaimana dengan pelayanan publik saat ini, masyarakat justru yang nantinya di korbankan karena tiap tahun anggaran yang di sediakan lari ke luncuran terus utang semakin membengkak pelayanan publik pun terbengkalai.”Tegas Alfred Baun.
Selain itu Dana Jampersal yang menjadi hak para perawat yang bekerja tak kenal lelah justru oleh direktris RSUD SoE menunda-nunda pembayarannya sejak tahun 2016 hingga saat ini belum jelas realisasinya.
“Ada apa, kami menduga ada upaya untuk membungakan demi ke untungan segelintir orang kemudian masyarakat yang di rugikan.”Ucapnya.
Dia menyebutkan, Selain itu nasib para guru honor hak-hak merekapun diabaikan ini fakta bukan opini jika demikian pemerintah terkesan malas tau dengan kondisi yang terjadi bagaimana dengan nasib anak bangsa.
“Lalu bagaimana dengan visi dan misi pemerintah saat kampanye siap menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten TTS justru saat ini semakin tidak jelas arah pemerintahan di Kabupaten TTS,”Ungkap Alfred.
DPRD TTS “Kebakaran Jenggut di Serang” Pospera dan Araksi TTS
Jika demikian bagaimana dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang di jalankan DPRD tidak jelas pula.
“Semakin kami menduga ada kong kali kong Pemerintah dan DPRD TTS untuk menyusahkan rakyat TTS, masih banyak persoalan yang kompleks yang tidak di lihat Pemerintah daerah, berkali-kali kita terus mengadu namun tidak jels penyelesaiannya.”Keluh Alfred.
Lanjutnya, Persoalan RSP Boking juga dugaan korupsi sangat besar di atas Rp.10 Miliard saat ini di tangani aparat hukum namun justru Pemerintah dan DPRD berusaha lagi untuk mengapload anggaran lagi untuk membangun pagar penahan di atas tanah uruk.
“Ini sistim perencanaan yang konyol yang harus di rubah .”Tegas dua pimpinan LSM tersebut.
Disaksikan wartawan, Sejumlah anggota DPRD TTS yang hadir menerima aspirasi kemarin terlihat tak mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang di ajukan dua pimpinan LSM tersrbut, para anggota DPRD justru lebih banyak cuci tangan dan menyalahkan Pemerintah.
Pantauan Wartawan di ruang banggar kemarin hadir mewakili Bupati TTS Asisten I Setda TTS Semly Fallo tak berkata banyak, Audience yang di gelar pukul 12:30 Wita Kemarin berjalan alot hingga pukul 18:00 Wita sore kemarin.(*)
[Penulis:Efan B]
[Editor:Sebe]
